Sejarah singkat.
- Menyadari akan tanggung jawabnya sebagai guru professional yang terhimpun dalam organisasi PGRI, disertai keinginan luhur untuk ikut menunjang pembangunan pendidikan, maka PGRI Cabang Badung mewujudkan partisipasinya dengan mendirikan lembaga Pendidikan Menengah Pertama yaitu SMP PGRI 2 Badung.
ď‚·Untuk merealisasi cita-cita tersebut, maka dibentuklah Badan Persekolahan PGRI Cabang Badung diketuai oleh I Gst. Alit Made Wiska, BA.yang akan menangani langsung pembentukan SMP PGRI 2 Badung
- Pada tanggal 1 Januari 1976 diadakanlah rapat PGRI Cabang Badung cq. Sekbid Pendidikan bertempat di Kandep. P dan K Kec. Denpasar, dengan mengundang orang-orang/guru-guru yang dipandang mau dan mampu untuk mengemban tugas untuk mendirikan sekolah.
- Program selanjutnya adalah membuka pendaftaran siswa baru pada bulan Januari 1976, meski agak terlambat calon siswa yang mendaftar mencapai 54 orang dengan rincian 33 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Setelah mengalami seleksi pada akhirnya diterima sebanyak 38 orang.
- Lokasi tempat belajar siswa untuk angkatan pertama ini meminjam pada SD.No.32 Denpasar, sebanyak 4 (empat) lokal ditambah satu ruang untuk kantor guru dengan berbagai fasilitasnya.
- Badan Persekolahan PGRI Cabang Badung menetapkan I Made Musna sebagai Kepala Sekolah pertama
- Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan kebijakan dan situasi politik, maka terjadilah pemekaran Kabuapten Badung menjadi Kabupaten Badung dengan wilayah kecamatan Petang, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta , dan Kota Denpasar dengan wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat.
Berangkat dari diberlakukannya Otonomi Daerah dan otonomi Pendidikan, sekolah/madrasah diberikan keleluasaan untuk mengatur semua aktifitasnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Desentralisasi pendidikan harus dimaknai sebagai upaya peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemberian otonomi kepada sekolah/madrasah dapat dilaksanakan melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah, dan pembentukan komite sekolah/madrasah, dimana keterlibatan dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan diharapkan lebih besar.
Alasan klasik yang ada pada insan pendidik bahwa mutu pendidikan akan sulit dicapai akibat kurangnya sarana pembelajaran, droping alat yang diberikan kepada sekolah ada kalanya tidak sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah, sehingga bersifat mubazir. Walaupun sekolah ini mengembangkan/membuat alat peraga (media) pembelajaran tetap akan terbentur pada waktu dan biaya yang tersedia. Sebagai sekolah swasta tentulah sarana/media pembelajaran yang tersedia belum lengkap, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan berupa subsidi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sekolah merumuskan visi dan misi.